dr. Lucky Taufika Yuhedi, Sp.Onk.Rad – Sudah 14 bulan berlalu sejak kasus COVID-19 pertama kali di Indonesia dilaporkan oleh pemerintah. Semua penduduk di dunia pun terdampak, pertumbuhan ekonomi minus yang berakibat keuangan pemerintah dan pelaku dunia usaha mengalami gangguan dan tekanan. Banyak pelaku usaha pun melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Pandemi ini harus segera diakhiri dan vaksinasi menjadi salah satu upaya untuk mengatasinya. Pemerintah Indonesia sejak Januari 2021 telah mencanangkan program vaksinasi COVID-19 Nasional.

Vaksin yang aman dan efektif menjadi kebutuhan banyak orang diseluruh dunia, sehingga semua negara berlomba untuk mendapatkannya. Namun akses pengadaan dan distribusinya mengalami kendala sehingga diperlukan peran dan koordinasi dari berbagai pihak terutama dalam hal pendanaan.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melaporkan ada lebih dari 22 ribu perusahaan dengan jumlah tenaga kerja kurang lebih 8 juta orang yang telah mendaftar untuk ikut serta dalam program vaksin gotong royong. Lebih dari separuh perusahaan tersebut berada di Jakarta. Hal ini patut diapresiasi sebagai bentuk semangat peran dan keikutsertaan dunia usaha untuk membantu pemerintah dalam rangka menekan angka penyebaran Virus Corona dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Program vaksinasi ini memang ditujukan bagi karyawan perusahaan, walau sebenarnya untuk menciptakan kekebalan imunitas kelompok pemerintah berkewajiban memberikan vaksinasi kepada 70% warga Negara Indonesia atau sebanyak 181.500.000 orang, cuma dalam hal ini dunia usaha berusaha mempercepat akses vaksin terhadap seluruh karyawannya.

Per tanggal 26 Mei 2021, sesuai data yang ditampilkan di laman vaksin.kemkes.go.id situasi saat ini terdapat 7 per 100 penduduk sasaran vaksinasi yang sudah mendapatkan 1 dosis. Untuk sasaran vaksinasi Tahap 1 dan 2 sebanyak 40.349.049 orang meliputi tenaga kesehatan (1.468.764), lansia (21.553.118) dan petugas publik (17.327.167). Saat ini yang sudah mendapatkan dosis vaksin lengkap antara lain : 1,38 juta nakes, 2 juta lansia dan 6,7 juta pejabat publik. Dapat dibayangkan bahwa upaya dan tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan sangat pelik.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomer 4643 tahun 2021 perihal Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Sinopharm per 11 Mei 2021 pemerintah telah mengatur harga vaksin, tarif jasa pelayanan serta margin keuntungan yang diperoleh distributor dan fasilitas layanan kesehatan pelaksana vaksin. Biaya vaksinasi yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp 321.660 per suntikan dan biaya jasa penyuntikan Rp 117.910 per orang, sehingga tiap orang nanti total biaya nya untuk pemberian dua dosis suntikan sebesar Rp 879.140. Biaya ini sudah termasuk biaya distribusi vaksin. Pendanaan pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini menjadi tanggung jawab badan hukum / usaha atau perwakilan negara asing / organisasi nirlaba internasional.

Vaksin yang dipakai dalam program vaksin gotong royong ini adalah Sinopharm, dimana harga per dosisnya sebesar $ 22,50 atau setara Rp 319.500, jika kurs 1 US S = Rp 14.200. Vaksin ini berasal dari Sinopharm China National Pharmaceutical Group yang distribusi nya diatur oleh PT Biofarma, rencananya akan ada 2 (dua) macam vaksin yang akan dipakai dalam program vaksinasi gotong royong yaitu Sinopharm (15 juta dosis) dan Moderna dari Amerika (5 juta dosis).

Sinopharm sendiri sudah menerima izin dari BPOM untuk status emergency use authorization-nya sebagai justifikasi penggunaan darurat di Indonesia per 29 April 2021 dengan nomer EUA 2159000143A2. BPOM sendiri telah mengevaluasi perihal efektifitas, mutu dan keamanan vaksin tersebut. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah memberi fatwa “Boleh” untuk vaksin Sinopharm ini. Untuk mendapatkan kekebalan, Sinopharm akan diberikan sebanyak 2 (dua) dosis dengan interval pemberian 21-28 hari.

Yang merupakan sasaran penerima vaksin gotong royong antara lain :

  1. Karyawan / karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga dari suatu badan hukum / usaha yang merupakan sasaran penerima vaksinasi gotong royong. Individu lain yang terkait terkait dalam keluarga merupakan individu yang tinggal bersama / bekerja dengan keluarga yang bersangkutan.
  2. Masyarakat di sekitar lokasi kegiatan badan hukum / usaha sebagai bagian dari tanggung jawab sosial.
  3. Warga Negara Asing (WNA) yang merupakan karyawan / karyawati dari suatu badan hukum / usaha tesersebut.

Saat ini pendaftaran vaksinasi gotong royong sendiri telah ditutup sejak 21 Mei 2021 dan pelaksanaan perdana sudah dilakukan sejak Rabu, 19 Mei 2021 yang lalu. Semoga dalam pelaksanaannya lancar, tidak ada kendala serta Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) nya dapat dikelola dengan baik.

Mari kita sukseskan program nasional vaksinasi COVID-19, baik Vaksinasi Program maupun Vaksinasi Gotong Royong, untuk Indonesia Sehat Bebas COVID-19. (dari berbagai sumber)