dr. Kanina Sista, Sp.F, M.Sc – Bongkar makam atau ekshumasi merupakan penggalian jenazah yang telah dikuburkan. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk kepentingan peradilan dalam rangka pembuktian suatu perkara atas dasar Undang-undang atau untuk kepentingan pemindahan makam. Dalam hal membuat terang suatu perkara, hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lolong et al (2017) dimana pelaksanaan bongkar makam efektif dalam mengungkap penyebab kematian pada semua kasus di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado.

Beberapa tujuan spesifik dilakukannya ekshumasi adalah :

  • Identikasi jenazah;
  • Hakim meminta pemeriksaan ulang terhadap jenazah;
  • Penyebab kematian jenazah diragukan; dan
  • Jenazah diketahui meninggal secara tidak wajar setelah dikuburkan.

Selain sebab di atas, terdapat hal-hal lain yang menjadi pertimbangan dari penyidik. Dalam hal bongkar makam dilakukan untuk kepentingan peradilan, prosedur dilakukan oleh pihak yang berwenang dan berkepentingan dan selanjutnya jenazah tersebut akan diperiksa secara Ilmu Kedokteran Forensik, maka dari itu dasar hukum seperti Pasal 179 KUHP (merusak makam dengan melawan hukum) dan 180 KUHP (mengeluarkan mayat dengan melawan hukum) tidak dapat dikenakan.

Waktu terbaik dilakukan ekshumasi

Pada prinsipnya semua prosedur yang dilakukan dalam bongkar makam harus dilakukan sesegera mungkin sehingga bukti-bukti masih dapat ditemukan karena pada jenazah terjadi pembusukan yang dimungkin dapat mengaburkan bukti-bukti. Di Indonesia tidak ada batasan waktu untuk melakukan ekshumasi. Namun, di Perancis, periode ekshumasi dibatasi 10 tahun dan di Jerman dibatasi 30 tahun.

Persiapan pelaksanaan ekshumasi

Persiapan administrasi yang perlu dipenuhi adalah adanya surat permintaan pemeriksaan dari penyidik. Persiapan lain yaitu adanya koordinasi dengan pihak pemerintah daerah (Dinas Pemakaman) dan Tim Kedokteran Forensik yang akan melakukan pemeriksaan pada jenazah. Selain itu, perlu dilakukan persiapan peralatan yang diperlukan dan persiapan sekitar makam diberi pembatas terkait privasi jenazah.

Langkah-langkah pelaksanaan ekshumasi :

  1. Prosedur penggalian jenazah harus dilakukan di bawah pengawasan penyidik dan di hadapan tim medis.
  2. Kuburan harus diidentifikasi dengan benar dan dibongkar secara hati-hati. Peti jenazah dan atau jenazah harus diangkat dengan hati-hati dan diidentifikasi dengan benar.
  3. Tanah yang berada pada sekitar tubuh jenazah akan diambil sebagai sampel pemeriksaan jika terdapat kecurigaan keracunan.
  4. Tubuh jenazah diletakkan di atas meja pemeriksaan untuk kemudian dilakukan otopsi oleh Tim Kedokteran Forensik.
  5. Kondisi pakaian dan hal yang ada di sekitar jenazah harus dicatat dengan teliti.
  6. Otopsi jenazah dilakukan sama seperti otopsi rutin yang dilakukan pada jenazah lain.
  7. Pemeriksaan DNA dapat dilakukan dengan mengambil sampel rambut, gigi ataupun tulang.
  8. Jika terdapat indikasi kekerasan atau keracunan dapat diambil sampel dari jenazah sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan.

Setelah pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti selesai dilakukan, maka dapat dilakukan penguburan kembali jenazah tersebut atau pemindahan makam sesuai dengan keinginan keluarga yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Referensi :

  1. Lolong, G., Mallo, N., Mallo, J. 2017. Efektivitas Ekshumasi Dalam Pengungkapan Kasus di Bagian Ilmu Forensik dan Medikolegal FK Unsrat RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Tahun 2015-2016. Jurnal e-Clinic (eCl). 5 : 1.
  2. Bardale, R. 2016. Principles of Forensic Medicine & Toxicology. India : Jaypee.
  3. Moeljatno. 2006. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta : Bumi Aksara, Cet. 24.
  4. Waters, B.L. 2009. Handbook of Autopsy Practice. Burlington : Humana Press.
  5. Payne-James, J. Jones,  R. Karch, S. Manlove, J. 2011. Simpson’s Forensic Medicine. London : Hodder & Stoughton.