Posted by Sub Bagian Hukormas at Maret 18, 2021 3:00 pm Informasi Rumah Sakit

Pemerintah terus berproses dalam pelaksanaan vaksin COVID-19 secara menyeluruh. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Prof. Abdul Kadir mengirimkan surat edaran No. HK.02.02/II/4205/2020 tentang Kesiapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. Surat edaran ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan Provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah vaksin saat ini tidak akan mencukupi untuk mengimunisasi seluruh sasaran penerima vaksin, yaitu masyarakat indonesia dengan kriteria berusia 18-59 tahun dan memiliki kondisi tubuh yang sehat. Maka pelaksanaan vaksinasi dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dilaksanakan dengan prioritas sasaran tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya, dan pemberi pelayanan publik termasuk TNI/ Polri dan aparat hukum.Untuk memastikan pelaksanaan vaksinasi tersebut berjalan baik, diperlukan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan. Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut meliputi ketersediaan sumber daya manusia kesehatan, sarana dan prasarana untuk mempertahankan mutu vaksin serta pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca imunisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan vaksinasi COVID-19 meliputi Puskesmas dan jaringannya, rumah sakit dan klinik milik pemerintah (kementerian/ lembaga/ TNI/ Polri/ Pemda) dan swasta, serta kantor kesehatan pelabuhan.
Hari ini kamis, 18 Maret 2021 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten kembali menyelenggarakankegiatan vaksinasi covid 19 yang bertempat di gedung pertemuan lantai 2 RSST. Untuk kali ini peserta vaksin adalah sejumlah 220 orang yang mayoritas adalah ASN Pemerintah Daerah Klaten dari berbagai Instansi. Kegiatan vaksinasi dimulai pukul 08.00 WIB yang diselenggarakan di gedung pertemuan lantai 2. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok (herd immunity), mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, menjaga produktifitas serta meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.